Wakil Ketua Komisi XIII: Permintaan Rp20 Triliun Kementerian HAM Tak Sejalan dengan Arahan Presiden
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk kementeriannya, dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Andreas menilai sebaiknya hal itu dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
“Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya,” kata Andreas Pareira, Kamis (24/10/2024).
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, permintaan tambahan anggaran yang diajukan oleh Menteri HAM Natalius Pigai kurang relevan, mengingat anggaran tahun 2025 sebelumnya telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tuturnya.
Andreas juga menilai bahwa permintaan anggaran tambahan dari Menteri HAM sedikit bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo yang mendorong efisiensi anggaran. Menurutnya, kenaikan anggaran yang signifikan harus disertai perencanaan dan program kerja yang jelas.
“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” sebut Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menyebutkan bahwa kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal pembagian alokasi anggaran secara menyeluruh.
“Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur,” paparnya.
Meskipun Natalius Pigai menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, Andreas menekankan pentingnya memperhitungkan segala aspek dengan matang dan menyesuaikan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.
“Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas,” tegas Andreas.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung operasional kementerian baru yang ia pimpin. Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dengan Komnas HAM, seperti membangun dan mengawasi implementasi HAM di seluruh wilayah, serta menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang kompleks.
Selain itu, Pigai menjabarkan rencana untuk menggelar program sosialisasi dan peningkatan kesadaran HAM di 79 ribu desa dengan melibatkan 20 orang di setiap desa. Ia juga berencana mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya, dan pusat laboratorium HAM, yang disebutnya akan menjadi satu-satunya di dunia. (yk/dbs)
